BELLASALAMFM.COM Di tengah risiko volatilitas kondisi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berperan penting sebagai shock absorber dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global. Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024. Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga.
Dengan kerja keras APBN, perekonomian regional Jawa Barat di tahun 2023 mampu tumbuh 5,15% (y-o-y) diatas Nasional yang sebesar 5,04% (y-o-y) sampai dengan Q4, dengan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali sebesar 2,48% (y-o-y) dibawah inflasi nasional 2,61% (y-o-y).
Selain itu, neraca perdagangan Jawa Barat s.d.Desember 2023 mengalami Surplus USD 1,95 miliar. Ditopang dengan Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,39%, Pembentukan Modal Tetap Bruto Tumbuh 12,39%, Konsumsi Pemerintah Tumbuh 5,84%, Konsumsi-LNPRT tumbuh sebesar 19,35%, Ekspor Barang dan Jasa 17,88%, impor Barang dan Jasa tumbuh 28,46%.
Kinerja APBN di wilayah Priangan Timur dikawal oleh 7 kantor vertikal Kemenkeu; KPP Tasikmalaya, KPPBC Tasikmalaya, KPKNL Tasikmalaya, KPPN Tasikmalaya, KPP Ciamis, KPP Garut dan KPPN Garut. Dengan wilayah kerja meliputi 6 pemda; Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran dan Kab. Garut.
Kinerja Pelaksanaan APBN Pendapatan Negara terealiasi Rp1.840,19 miliar (108,87%) atau lebih 8,87% diatas target. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu penerimaan pajak turun 3,10 (yoy). Hal ini dikarenakan di tahun 2023 tidak ada lagi program pengungkapan sukarela (PPS) seperti yang dilakukan ditahun 2022. Belanja Negara terealisasi Rp15.351,1 miliar (98,90% dari pagu). Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp4.269,24 miilar (97,14% dari pagu) dan TKD Rp11.081,86 miliar (99,61% dari pagu). Apabila dibanding tahun 2022 belanja pemerintah pusat tumbuh 2,01% (yoy) sementara untuk Belanja TKD tumbuh 3,33% (yoy).
Kinerja penerimaan pajak mencapai 108,65% atau melebihi 8,65% dari target. Kontribusi Berdasarkan Jenis pajak maka PPN DN memberikan kontribusi terbesar 45,43% dari total penerimaan. Sedangkan Kontribusi Berdasarkan Sektor maka sector Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial wajib, memberikan kontribusi terbesar 52,58%. Berdasarkan per jenis wajib pajak, maka wajib pajak Badan memberikan kontribusi sebesar 89,68%, sedangkan orang pribadi berkontribusi 10,32% terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan per jenis Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) – Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), sebesar 92,68% dari PKM dan 7,32% dari PPM kontribusi terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan jenis wajib pajak Bendahara dan Extra Effort untuk penerimaan pajak, bendahara memberikan kontribusi sebesar 87,78% dan Extra Effort sebesar 12,22%.
Penerimaan Cukai diatas target sebesar 60,6 miliar dari target 54,08 miliar atau terealisasi sebesar 113,65% dari target tahun 2023 dan mengalami pertumbuhan 107,8% (yoy) dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar 1,7 miliar dari target 787,64 juta atau terelisasi sebesar 221,83% dari target. Apabila dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama mengalami pertumbuhan sebesar 229,59% (yoy).
Kinerja PNBP terealisasi mencapai Rp6,05 miliar atau 111% dari target tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 1.264,15% (yoy) dari periode yang sama tahun 2022. PNBP dari pengelolaan aset teralisasi sebesar 3,2 miliar atau 127,19% dari target. PNBP dari hasil lelang terealisasi sebesar 2,8 miliar atau 96,58% dari target. Penerimaan PNBP dari piutang terealisasi sebesar 15jt (150,04%). PNBP Aset berkontribusi terbesar 53,6% dari total penerimaan PNBP disusul PNBP lelang 46,15% dan terakhir PNBP piutang negara 0,25.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp4,27 triliun atau 97,14% dari target 4,39 triliun dengan pertumbuhan sebesar 2,01% (yoy) dari periode yang sama tahun 2022. Realisasi Belanja tersebut meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,91 triliun atau terealisasi 99,55% dari pagu, Belanja Barang sebesar Rp1,28 triliun atau terealisasi 98,1% dari pagu dan Belanja Modal sebesar Rp1,08 triliun atau terealisasi sebesar 92,11% dari pagu alokasi. Komposisi Belanja terdiri dari Belanja Pegawai 44,85%, Belanja Barang 29,86% dan Belanja Modal 25,29%.
Capaian realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) tumbuh 2,2% (yoy) lebih baik dari realisasi tahun lalu dalam periode yang sama. Kinerja TKD sebesar Rp11,08 triliun atau 99,61% dari pagu yang dianggarkan. TKD merupakan komitmen pemerintah pusat dalam kerangka Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah dalam memberikan kontribusi fiskal khususnya yang bersumber dari APBN, sebagai upaya mengurangi ketimpangan fiskal dalam mendukung pelayanan publik di masing-masing daerah.
Isu Strategis Pemerintah Pusat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) s.d. Februari 2024 terealisasi sebesar Rp734,54 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 13.829 debitur. Dimana rincian per pemda adalah sebagai berikut; Kab. Garut debitur 3.724 penyaluran Rp209,56 miliar, Kab. Tasikmalaya debitur 4,363 penyaluran Rp207,48 miliar, Kab. Ciamis debitur 2.480 penyaluran Rp146,15 miliar, Kota Tasikmalaya debitur 1.889 penyaluran Rp105,41 miliar, Kab. Pangandaran debitur 1.003 penyaluran Rp44,96 miliar dan Kota Banjar debitur 370 penyaluran Rp20,98 miliar.
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terealisasi sebesar Rp257,90 miliar yang disalurkan kepada 63.593 debitur, didominasi oleh Kab. Tasikmalaya sebesar 58,23% dari total penyaluran. Berdasarkan Lembaga Penyalur, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan lembaga penyalur tertinggi dengan nilai Rp244,26 miliar dengan 59.873 debitur.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Penyaluran THR yang sudah dilaksanakan untuk ASN K/L Pemerintah Pusat Per 31 Maret 2024, yang disalurkan melalui KPPN Tasikmalaya & Garut mencakup 18.329 Pegawai dengan nilai Rp103,03 miliar. Sedangkan rencana penyaluran THR ASN Pemerintah Daerah mencakup 54.274 pegawai dengan nilai Rp279,54 miliar, dengan rician sebagai berikut Kab. Tasikmalaya, pegawai 10.885 Nilai Rp54,38 miliar, Kab. Ciamis pegawai 10.634 Nilai Rp51,38 miliar, Kab. Garut pegawai 17.921 Nilai Rp98,67 miliar, Kab. Pangandaran pegawai 4.047 Nilai Rp15,28 miliar, Kota Banjar pegawai 4.047 Nilai Rp15,28 miliar, dan Kota Tasikmalaya pegawai 6.740 nilai Rp44,55 miliar.
Respon Kebijakan Pemerintah Pusat
Berbagai Kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat mencakup sisi Pendapatan Negara diantaranya; Akan dimulainya operasional Core Tax System (CTAS) secara menyeluruh pada bulan Juli 2024; Pemadanan NIK-NPWP yang harus selesai paling lambat bulan Juni 2024; Melakukan penilaian terhadap 10% penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT) pada setiap pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penegakan hukum cukai
Dari sisi Belanja Negara diantaranya; Mendorong Satuan Kerja untuk melakukan Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran 2024; Perubahan Penilaian IKPA diharapkan mampu mendorong akselerasi belanja dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran; Pengembangan teknologi informasi sebagai alat untuk penguatan dan simplifikasi sistem pelaksanaan anggaran.
Dari sisi Ekonomi dan Sosial diantaranya; Berperan aktif dalam keanggotaan TPID Pemda dengan menyampaikan data dan informasi anggaran yang berhubungan dengan penanganan inflasi di daerah (tagging anggaran); Mendorong Satker/SKPD untuk segera melaksanakan program/kegiatan yang terkait dengan penanganan inflasi di daerah; Melakukan koordinasi dengan Pemda terkait penyaluran dana TKD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari sisi Pemberdayaan UMKM diantaranya; Bekerjasama dengan Pemda, Perbankan/Lembaga Penyalur melakukan sosialisasi tentang KUR/UMi sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM untuk meningkatkan usahanya; Pemberdayaan UMKM dengan melakukan pendampingan bekerjasama dengan berbagai stakeholder berupa penyelenggaraan pelatihan, bimbingan dan asistensi agar UMKM naik kelas.
PRESS RELEASE
APBN KiTa Priangan Timur Periode 2023
Tasikmalaya, 02 April 2024
Sumber: Aris AKA
Editor: Muhammad Rafi
Penanggung Jawab: Wargika Iwan
